Readfeed

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

  • Evaluasi kebijakan mengenai aksesibilitas penyandang cacatEvaluasi kebijakan mengenai aksesibilitas penyandang cacat
  • Evaluasi tentang pemenuhan kebutuhan hak dasar dalam perspektif kesejahteraan keluarga bagi guruEvaluasi tentang pemenuhan kebutuhan hak dasar dalam perspektif kesejahteraan keluarga bagi guru
  • Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukumPemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum
  • Pemenuhan hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orangPemenuhan hak untuk mendapatkan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang
  • Pemenuhan hak-hak publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah di wilayah perkotaanPemenuhan hak-hak publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah di wilayah perkotaan
  • Perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai pekerja rumah tanggaPerlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai pekerja rumah tangga
  • Perspektif korban dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM beratPerspektif korban dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat
  • Agenda strategis penelitian dan pengembangan lintas sektoral di bidang HAMAgenda strategis penelitian dan pengembangan lintas sektoral di bidang HAM
  • CD interaktif profil dan kegiatan tahun 2012CD interaktif profil dan kegiatan tahun 2012
  • Dampak pembatalan penjelasan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000Dampak pembatalan penjelasan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum tahun 2000
  • Dampak penayangan pornografi dan kekerasan di multimedia bagi anakDampak penayangan pornografi dan kekerasan di multimedia bagi anak
  • Evaluasi efektivitas Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006Evaluasi efektivitas Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006