Readfeed

Indonesia. Badan Administrasi Kepegawaian Negara

  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik IndonesiaPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia
  • BAKN 50 tahunBAKN 50 tahun
  • Desentralisasi bidang kepegawaianDesentralisasi bidang kepegawaian
  • Inventarisasi data kepegawaian instansi pemerintahInventarisasi data kepegawaian instansi pemerintah
  • Jawaban pertanyaan-pertanyaan Komisi II DPR-RI dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR-RI dengan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 1 Pebruari 1991Jawaban pertanyaan-pertanyaan Komisi II DPR-RI dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR-RI dengan kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada tanggal 1 Pebruari 1991
  • Kamus kompetensi jabatan pegawai negeri sipilKamus kompetensi jabatan pegawai negeri sipil
  • Pelaksanaan pengujian kesehatan pegawai negeri sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada negara Republik IndonesiaPelaksanaan pengujian kesehatan pegawai negeri sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada negara Republik Indonesia
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipilPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil
  • Persamaan pangkat pegawai negeri menurut peraturan gaji pegawai negeriPersamaan pangkat pegawai negeri menurut peraturan gaji pegawai negeri
  • Restrukturisasi sistem kompensasi pegawai negeri sipilRestrukturisasi sistem kompensasi pegawai negeri sipil