ReadfeedReadfeed

Indonesia. Menteri Negara Agraria.

  • Himpunan tindak lanjut peraturan pertanahan tahun 1998/1999Himpunan tindak lanjut peraturan pertanahan tahun 1998/1999
  • Jawaban pemerintah mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 6 Nopember 1995Jawaban pemerintah mengenai pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 6 Nopember 1995
  • Jawaban/tanggapan/penjelasan pemerintah atas pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI sebagai bahan rapat kerja dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada masa persidangan II tahun sidang 1995-1996, 28 Nopember 1995Jawaban/tanggapan/penjelasan pemerintah atas pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI sebagai bahan rapat kerja dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada masa persidangan II tahun sidang 1995-1996, 28 Nopember 1995
  • Laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertranahan [i.e. Pertanahan] Nasional pada rapat sidang kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, 8 Juli 1998Laporan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertranahan [i.e. Pertanahan] Nasional pada rapat sidang kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, 8 Juli 1998
  • Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat tahun 1999Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat tahun 1999
  • Pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999Pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999
  • Peraturan pelaksanaan jabatan pejabat pembuat akta tanah tahun 1999Peraturan pelaksanaan jabatan pejabat pembuat akta tanah tahun 1999
  • Perizinan lokasi dan tatacara penyelesaian sengketa, pelimpahan, pembatalan hak atas tanah penetapan formasi pejabat pembuat akta tanah di kabupaten/kotamadya di IndonesiaPerizinan lokasi dan tatacara penyelesaian sengketa, pelimpahan, pembatalan hak atas tanah penetapan formasi pejabat pembuat akta tanah di kabupaten/kotamadya di Indonesia
  • Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelola 2000Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelola 2000